UMR adalah istilah yang masih sering digunakan untuk menyebut upah minimum yang berlaku di suatu daerah. Istilah ini biasanya muncul ketika seseorang mencari informasi tentang standar gaji di kota atau provinsi tertentu.
Namun, dalam aturan ketenagakerjaan saat ini, istilah UMR sudah tidak digunakan sebagai istilah resmi. Upah minimum dibedakan menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Lantas, apa sebenarnya UMR, bagaimana besaran upah minimum ditentukan, dan apa bedanya dengan gaji pokok? Berikut penjelasannya.
Apa Itu UMR?
UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional, yaitu istilah lama yang digunakan untuk menyebut standar upah minimum di suatu wilayah.
Dalam penggunaan sehari-hari, UMR masih sering dipakai untuk mencari tahu batas upah minimum di suatu daerah. Misalnya, seseorang bisa mencari “UMR Jakarta” atau “UMR Bandung” untuk mengetahui standar upah minimum yang berlaku.
Namun, secara resmi istilah UMR telah berkembang menjadi:
- UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat provinsi.
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk tingkat kabupaten atau kota.
Jadi, ketika seseorang menyebut gaji UMR, yang dimaksud biasanya adalah upah minimum yang berlaku di wilayah tempat pekerja tersebut bekerja.
Dasar Hukum UMR di Indonesia
Aturan tentang upah minimum di Indonesia dibuat untuk memberikan batas minimum upah yang harus diperhatikan perusahaan ketika membayar pekerja. Jadi, perusahaan tidak bisa menetapkan upah minimum secara sembarangan.
Perlu diketahui, UMR sebenarnya adalah istilah lama yang masih sering digunakan masyarakat. Dalam aturan yang berlaku saat ini, istilah yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan tersebut kemudian diperbarui melalui PP No. 51 Tahun 2023 dan PP No. 49 Tahun 2025. PP No. 49 Tahun 2025 merupakan perubahan terbaru yang mengatur ketentuan pengupahan.
Sederhananya, aturan tersebut menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan dan menyesuaikan upah minimum, termasuk mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Beberapa hal yang diatur di dalamnya meliputi:
- UMP, yaitu upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi.
- UMK, yaitu upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota dengan memenuhi ketentuan tertentu.
- Penyesuaian upah minimum, yang mempertimbangkan faktor seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
- Kondisi ketenagakerjaan dan dunia usaha, yang juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam penetapan upah minimum.
Faktor yang Memengaruhi Besaran Upah Minimum
Besaran upah minimum tidak ditentukan secara sama untuk seluruh daerah. Ada sejumlah faktor ekonomi dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam penyesuaiannya.
Berdasarkan PP No. 49 Tahun 2025, penyesuaian upah minimum menggunakan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (α). Nilai α berada dalam rentang 0,50 sampai 0,90 dan ditentukan oleh dewan pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.

Inflasi
Inflasi menunjukkan perubahan harga barang dan jasa dalam suatu periode. Ketika harga kebutuhan meningkat, faktor tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyesuaian upah minimum.
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi juga diperhitungkan karena menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.
Kebutuhan Hidup Layak
Penetapan upah minimum juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja. Dalam aturan terbaru, kebutuhan hidup layak menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan nilai indeks tertentu pada formula penyesuaian upah minimum.
Kondisi Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha
Penyesuaian upah juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan. Karena itu, besaran upah minimum dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Baca juga: 7+ Cara Mengatur Gaji 5 Juta yang Realistis dan Ampuh
Perbedaan UMR dengan UMK, UMP, dan Gaji Pokok
Istilah UMR, UMP, UMK, dan gaji pokok sering dianggap sama, padahal memiliki arti yang berbeda.
| Istilah | Pengertian |
| UMR | Istilah lama yang masih umum digunakan untuk menyebut upah minimum regional |
| UMP | Upah minimum yang berlaku pada tingkat provinsi |
| UMK | Upah minimum yang berlaku pada tingkat kabupaten atau kota |
| Gaji pokok | Komponen upah dasar yang diterima pekerja sesuai struktur dan kesepakatan kerja |
UMR vs UMP
UMR merupakan istilah lama, sedangkan UMP adalah istilah resmi untuk upah minimum pada tingkat provinsi.
Jadi, ketika seseorang mencari “UMR Jawa Barat”, secara konteks biasanya yang dicari adalah UMP Jawa Barat jika membahas tingkat provinsi.
UMR vs UMK
UMK merupakan upah minimum yang berlaku pada tingkat kabupaten atau kota.
Karena setiap daerah memiliki kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang berbeda, besaran UMK juga dapat berbeda antarwilayah dalam satu provinsi.
UMR vs Gaji Pokok
Gaji pokok tidak sama dengan upah minimum.
Gaji pokok merupakan salah satu komponen dalam struktur upah. Sementara itu, upah minimum merupakan batas minimum yang ditetapkan pemerintah sesuai wilayah dan ketentuan yang berlaku.
Jika struktur upah perusahaan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap, keduanya perlu dilihat sebagai bagian dari struktur upah ketika membandingkannya dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
Karena itu, pekerja sebaiknya tidak hanya melihat angka gaji pokok ketika mengecek apakah penghasilannya telah sesuai dengan ketentuan upah minimum.
Kenapa Harus Menetapkan Gaji UMR?

Penetapan upah minimum memiliki fungsi penting dalam hubungan kerja. Bagi pekerja, upah minimum menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap standar penghasilan minimum. Bagi perusahaan, ketentuan ini menjadi acuan dalam menyusun struktur dan skala upah.
Memberikan Standar Minimum Upah
Upah minimum memberikan batas bawah pengupahan yang harus diperhatikan perusahaan sesuai wilayah dan ketentuan yang berlaku.
Melindungi Hak Pekerja
Adanya standar minimum membantu memberikan perlindungan terhadap pekerja, terutama dalam hal pemenuhan hak atas upah.
Menjadi Acuan bagi Perusahaan
Perusahaan dapat menggunakan ketentuan upah minimum sebagai salah satu dasar dalam menyusun struktur pengupahan dan menentukan kompensasi pekerja.
Menyesuaikan Upah dengan Kondisi Ekonomi
Formula penyesuaian upah minimum mempertimbangkan indikator seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, perubahan upah minimum dapat mengikuti kondisi ekonomi yang menjadi dasar perhitungannya.
Baca juga: Gaji Rp10 Juta per Bulan, Berapa Lama Bisa Financial Freedom?
Daftar UMP 2026
| No. | Provinsi | UMP 2026 |
| 1 | Aceh | Rp3.932.552 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp3.228.949 |
| 3 | Sumatera Barat | Rp3.182.955 |
| 4 | Riau | Rp3.780.495 |
| 5 | Jambi | Rp3.471.497 |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp3.942.963 |
| 7 | Bengkulu | Rp2.827.250 |
| 8 | Lampung | Rp3.047.734 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | Rp4.035.000 |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp3.879.520 |
| 11 | DKI Jakarta | Rp5.729.876 |
| 12 | Jawa Barat | Rp2.317.601 |
| 13 | Jawa Tengah | Rp2.327.386,07 |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp2.417.495 |
| 15 | Jawa Timur | Rp2.446.880 |
| 16 | Banten | Rp3.100.881,40 |
| 17 | Bali | Rp3.207.459 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 |
| 20 | Kalimantan Barat | Rp3.054.552 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp3.762.431 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp3.775.243 |
| 25 | Sulawesi Utara | Rp4.002.630 |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 |
| 27 | Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496,18 |
| 29 | Gorontalo | Rp3.405.144 |
| 30 | Sulawesi Barat | Rp3.315.934 |
| 31 | Maluku | Rp3.334.490 |
| 32 | Maluku Utara | Rp3.510.240 |
| 33 | Papua Barat | Rp3.841.000 |
| 34 | Papua | Rp4.436.283 |
| 35 | Papua Tengah | Rp4.285.848 |
| 36 | Papua Pegunungan | Rp4.508.714 |
| 37 | Papua Selatan | Rp4.508.100 |
| 38 | Papua Barat Daya | Rp3.766.000 |
Apakah UMR Sama dengan Gaji yang Diterima?
Tidak selalu, ya!
Upah minimum merupakan batas minimum berdasarkan ketentuan pemerintah, sedangkan penghasilan yang diterima pekerja dapat terdiri dari beberapa komponen sesuai struktur pengupahan perusahaan.
Mulai Mengatur Penghasilan, Bukan Hanya Mengandalkan Gaji
Mengetahui besaran upah minimum penting, tetapi mengatur penghasilan setelah menerima gaji juga tidak kalah penting. Setelah kebutuhan utama dan dana darurat terpenuhi, sebagian penghasilan dapat dialokasikan untuk investasi sesuai tujuan dan profil risiko.
Download aplikasi investasi multi-aset Nanovest yang memungkinkan pengguna berinvestasi mulai dari Rp5.000. Kamu bisa memilih aset sesuai kebutuhan, mulai dari emas, saham Amerika, hingga aset kripto yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Kesimpulan
UMR adalah istilah lama untuk menyebut upah minimum regional yang masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam regulasi saat ini, istilah resminya adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten atau kota.
Besaran upah minimum dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, serta indeks tertentu dalam formula penyesuaian. Sementara itu, gaji pokok merupakan salah satu komponen dalam struktur upah dan tidak sama dengan UMP atau UMK.
FAQ
Referensi +
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – PP No. 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan
- PP No. 49 Tahun 2025 – dokumen peraturan
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan






