CEO Palantir Dorong Tanggung Jawab Hukum Pengembang AI

CEO Palantir Technologies (PLTR), Alex Karp, kembali membahas tanggung jawab hukum perusahaan pengembang kecerdasan buatan. Dalam wawancara dengan CNBC pada 17 September 2026, Karp mengatakan industri membutuhkan pedoman yang dapat ditegakkan, bukan hanya komitmen keselamatan yang bersifat sukarela.

Karp berpendapat bahwa pengembang harus menanggung konsekuensi hukum apabila teknologi yang mereka bangun menimbulkan kerugian. Ia juga mengaitkan risiko gugatan tersebut dengan kemungkinan keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam kepemilikan laboratorium teknologi.

Pernyataan itu muncul ketika sejumlah pemimpin industri sedang memperdebatkan perlambatan pengembangan model canggih, perlindungan data perusahaan, serta pembagian tanggung jawab antara pengembang, pengguna, dan pemerintah.

Karp Dorong Aturan yang Dapat Ditegakkan

Karp mengatakan langkah awal dalam mengelola risiko teknologi adalah memastikan pihak yang mengembangkan dan mengoperasikannya bertanggung jawab atas tindakannya.

Menurutnya, tanggung jawab tersebut dapat mencakup gugatan perdata maupun pidana apabila terdapat kelalaian atau tindakan yang menimbulkan kerugian serius. Namun, Karp tidak menjelaskan jenis pelanggaran yang dapat memicu tuntutan, standar pembuktiannya, atau lembaga yang akan menjalankan pengawasan.

Karp juga mempertanyakan konsistensi perusahaan yang meminta pengembangan teknologi diperlambat tetapi tetap melanjutkan riset dan peluncuran produk. Pernyataan tersebut merujuk pada perdebatan yang melibatkan pemimpin Anthropic, OpenAI, SpaceX (SPCX), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), dan Nvidia (NVDA).

Anthropic CEO Dario Amodei sebelumnya menyerukan koordinasi antara pengembang dan pemerintah untuk mengurangi risiko dari model yang semakin canggih. Pandangan tersebut mendapat dukungan dari beberapa pemimpin industri, sementara pihak lain menilai penghentian pengembangan dapat melemahkan posisi Amerika Serikat dalam persaingan teknologi global.

Nasionalisasi Masih Berupa Skenario

Dalam wawancara tersebut, Karp menyebut perusahaan pengembang model dapat menghadapi gugatan dari pelanggan terkait penggunaan data dan kekayaan intelektual. Ia kemudian menyampaikan bahwa risiko tersebut dapat mendorong laboratorium teknologi meminta perlindungan pemerintah.

Karp menggunakan istilah nasionalisasi untuk menggambarkan kemungkinan pemerintah mengambil kepemilikan atau kendali terhadap perusahaan swasta. Menurutnya, keterlibatan pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum yang tidak tersedia bagi perusahaan swasta.

Pernyataan itu belum disertai proposal formal. Karp tidak menjelaskan perusahaan yang dimaksud, besaran kepemilikan pemerintah, sumber pendanaan, dasar hukum, ataupun jadwal penerapan.

Tidak ada pula indikasi dalam wawancara tersebut bahwa Palantir telah mengajukan rancangan nasionalisasi kepada pemerintah AS. Karena itu, pernyataan Karp lebih tepat ditempatkan sebagai pandangannya mengenai konsekuensi dari risiko hukum yang besar, bukan pengumuman kebijakan pemerintah atau aksi korporasi.

Persoalan Data Menjadi Latar Pernyataan

Karp mengatakan sejumlah pelanggan Palantir menyampaikan kekhawatiran bahwa data dan pengetahuan bisnis mereka dapat masuk ke dalam proses pelatihan model. Menurutnya, hasil yang dihasilkan sistem tersebut kemudian berpotensi tersedia bagi perusahaan pesaing.

Karp tidak menyebut nama pelanggan, model, ataupun kasus hukum tertentu untuk mendukung pernyataan tersebut. Meski demikian, isu pengelolaan data memang berkaitan langsung dengan bisnis Palantir.

Perusahaan menyediakan perangkat lunak yang mengintegrasikan data, model, serta proses operasional dalam lingkungan yang dapat dikendalikan pelanggan. Produk Palantir antara lain Gotham untuk pemerintah dan pertahanan, Foundry untuk perusahaan, Apollo untuk penyebaran perangkat lunak, serta AIP untuk penerapan model kecerdasan buatan.

Pada Juni 2026, Palantir juga menerbitkan dokumen yang mendorong perusahaan mempertahankan kendali atas data internal dan membatasi pemindahan informasi bisnis kepada penyedia eksternal. Dengan demikian, komentar Karp mengenai kepemilikan data sejalan dengan pendekatan produk dan komunikasi perusahaan.

Pendapatan Palantir Tumbuh 93%

Pernyataan Karp disampaikan ketika kinerja keuangan Palantir mencatat pertumbuhan tinggi. Berdasarkan laporan kuartal II 2026, pendapatan perusahaan meningkat 93% secara tahunan menjadi US$1,94 miliar.

Pendapatan dari pelanggan AS mencapai US$1,57 miliar, naik 115% dibandingkan tahun sebelumnya. Bisnis komersial AS tumbuh 149% menjadi US$764 juta, sedangkan pendapatan pemerintah AS meningkat 90% menjadi sekitar US$809 juta.

Palantir membukukan laba bersih sekitar US$1,06 miliar pada periode tersebut. Perusahaan kemudian menaikkan proyeksi pendapatan 2026 menjadi US$8,15 miliar hingga US$8,16 miliar. Proyeksi pendapatan komersial AS juga dinaikkan menjadi lebih dari US$3,42 miliar.

Saham PLTR ditutup pada US$176,24 pada 17 September 2026, naik 1,03%. Kapitalisasi pasarnya berada di sekitar US$452,7 miliar, dengan rasio harga terhadap laba sekitar 151 kali.

Berdasarkan kapitalisasi pasar dan titik tengah proyeksi pendapatan perusahaan, saham Palantir diperdagangkan pada kisaran 55 kali estimasi pendapatan 2026. Perhitungan tersebut hanya membandingkan nilai pasar dengan pendapatan dan tidak memperhitungkan kas, utang, margin, maupun perubahan jumlah saham.

Dampaknya terhadap Saham PLTR

Kenaikan saham PLTR pada hari wawancara berlangsung bersamaan dengan penguatan pasar saham AS. Nasdaq Composite naik sekitar 1,7%, lebih tinggi daripada kenaikan Palantir sebesar 1,03%. Pergerakan satu hari tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa komentar Karp menjadi faktor utama perubahan harga saham.

Pernyataan mengenai tanggung jawab hukum memiliki kaitan dengan Palantir karena perusahaan beroperasi di sektor pemerintahan, pertahanan, analitik data, dan perangkat lunak perusahaan. Perubahan aturan mengenai penggunaan data, tanggung jawab pengembang, atau kontrak pemerintah dapat memengaruhi lingkungan bisnisnya.

Namun, komentar Karp belum mengubah proyeksi pendapatan maupun laporan keuangan Palantir. Data yang dapat diukur tetap mencakup pertumbuhan pendapatan, perkembangan kontrak, jumlah pelanggan, margin operasi, arus kas, kompensasi berbasis saham, serta kontribusi bisnis pemerintah dan komersial.

Investor juga perlu membedakan pernyataan eksekutif dari kebijakan yang telah disahkan. Hingga wawancara tersebut, Karp belum menyampaikan kerangka hukum terperinci mengenai tanggung jawab pidana, gugatan perdata, atau nasionalisasi perusahaan pengembang teknologi.