Demokrat Siap Lawan Tarif Trump, Investigasi AS Membayangi

Peta politik Amerika Serikat memasuki babak baru setelah Partai Demokrat meraih kemenangan besar dalam pemilu paruh waktu November 2026. Dengan mayoritas di DPR dan Senat yang akan mulai efektif pada Januari 2027, Demokrat bersiap menantang agenda utama Presiden Donald Trump, mulai dari kebijakan tarif impor hingga pengawasan terhadap pemerintahan dan perusahaan yang memiliki hubungan dengannya.

Dua laporan CNBC pada 8 November 2026 menyoroti meningkatnya tekanan politik terhadap Trump. Demokrat berencana mengajukan sejumlah rancangan undang-undang untuk membatalkan sebagian kebijakannya, sekaligus memperluas investigasi kongres. Namun, langkah tersebut berpotensi menghadapi perlawanan dari Gedung Putih dan Departemen Kehakiman AS.

Demokrat Targetkan Kebijakan Tarif Trump

Salah satu prioritas Demokrat adalah membatalkan tarif impor yang diberlakukan Trump, khususnya tarif terhadap barang-barang dari Kanada. Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menilai kebijakan tarif telah meningkatkan biaya hidup masyarakat dan mendorong Kongres untuk mengambil kembali kewenangannya dalam menentukan kebijakan perdagangan.

Senator terpilih dari Michigan, Abdul El-Sayed, juga menyebut pengakhiran perang dagang dengan Kanada sebagai agenda yang perlu segera ditangani. Demokrat berencana mendorong sejumlah rancangan undang-undang pada awal masa kerja Kongres mendatang untuk mengubah arah kebijakan ekonomi pemerintahan Trump.

Selain melalui jalur legislatif, Demokrat menyiapkan investigasi terhadap penerapan tarif dan pemberian pengecualian kepada industri tertentu. Pada 28 Oktober, anggota DPR Jamie Raskin meminta Trump menyerahkan dokumen terkait pengecualian tarif. Raskin mempertanyakan apakah kebijakan tersebut memberikan perlakuan khusus kepada industri yang memiliki kedekatan dengan presiden.

Perang Tarif Berpotensi Berlanjut

Upaya membatalkan tarif tidak akan berjalan mudah. Meski Demokrat diperkirakan menguasai kedua kamar Kongres, mereka belum memiliki 60 suara di Senat untuk mengatasi hambatan filibuster, mekanisme yang dapat menghambat pengesahan undang-undang.

Trump juga masih memiliki hak veto. Untuk membatalkan veto presiden, diperlukan dukungan dua pertiga anggota di DPR dan Senat, sehingga Demokrat kemungkinan membutuhkan dukungan signifikan dari Partai Republik.

Di sisi lain, kebijakan tarif Trump telah menghadapi gugatan hukum. Salah satu gugatan yang diajukan pada 20 Oktober menentang tarif 50% terhadap sejumlah barang Kanada yang diberlakukan berdasarkan undang-undang era Depresi Besar. CNBC juga melaporkan bahwa kebijakan tarif sebelumnya menghadapi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sebagian tarif tidak sah.

Dampaknya terhadap biaya hidup menjadi bagian penting dalam perdebatan. Tax Foundation memperkirakan tarif Trump meningkatkan beban pajak rata-rata rumah tangga AS sekitar US$820 pada 2026. Sementara itu, survei pemilih CNBC pada 3 November menunjukkan 65% responden menilai tarif merugikan ekonomi AS, sedangkan 22% berpendapat sebaliknya.

Demokrat Siapkan Investigasi, DOJ Beri Peringatan

Selain tarif, Demokrat berencana memperluas pengawasan terhadap pemerintahan Trump dan perusahaan yang bekerja sama dengannya. Senator Elizabeth Warren, yang diperkirakan memimpin Komite Perbankan Senat, mengatakan perusahaan yang diduga merugikan masyarakat atau investor perlu bersiap menghadapi investigasi.

Sektor teknologi, kripto, dan pasar prediksi termasuk bidang yang berpotensi mendapat perhatian. Namun, rencana investigasi tersebut belum berarti bahwa perusahaan-perusahaan terkait terbukti melakukan pelanggaran.

Ketegangan meningkat setelah Jaksa Agung AS Todd Blanche membuka kemungkinan penyelidikan terhadap anggota parlemen Demokrat. Presiden Trump sebelumnya telah memerintahkan Departemen Kehakiman atau DOJ untuk menyelidiki Demokrat terkait pernyataan yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap pejabat pemerintah.

Blanche juga mengkritik rencana pengawasan Demokrat. Sementara itu, Robert Garcia, yang diperkirakan menjadi ketua Komite Pengawasan DPR, menilai pernyataan Blanche sebagai upaya mengintimidasi Kongres. Garcia menegaskan bahwa pengawasan terhadap cabang eksekutif merupakan kewenangan konstitusional parlemen.

Dampak bagi Ekonomi dan Investor

Perkembangan ini berpotensi memengaruhi kepastian kebijakan ekonomi AS. Perdebatan mengenai tarif dapat memengaruhi biaya impor, rantai pasok, keputusan bisnis, dan ekspektasi inflasi. Jika tarif diubah, perusahaan yang bergantung pada barang impor berpotensi menghadapi struktur biaya yang berbeda. Namun, perubahan tersebut tidak akan terjadi secara otomatis karena proses legislasi dan kemungkinan veto masih menjadi hambatan.

Bagi sektor teknologi dan kripto, rencana investigasi kongres dapat meningkatkan perhatian terhadap regulasi, tata kelola, dan hubungan bisnis dengan pemerintah. Perusahaan mungkin menghadapi permintaan transparansi lebih besar, meskipun investigasi tidak selalu berujung pada sanksi atau perubahan regulasi.

Investor perlu mencermati perkembangan rancangan undang-undang, hasil gugatan tarif, dan arah pengawasan kongres setelah Januari 2027. Persaingan politik ini dapat menciptakan volatilitas sentimen pasar, tetapi dampak akhirnya bergantung pada kebijakan konkret yang berhasil diterapkan.