Demokrat Kuasai Kongres AS, Aturan Kripto Bakal Diperketat?

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat (AS) pada November 2026 berpotensi membawa perubahan besar terhadap arah regulasi aset kripto. Setelah berhasil menguasai DPR dan Senat, Partai Demokrat dilaporkan tengah menyiapkan pendekatan legislasi baru yang memberikan pengawasan lebih besar kepada regulator pasar modal.

Perkembangan ini menambah ketidakpastian terhadap masa depan Digital Asset Market Clarity Act atau Clarity Act, rancangan undang-undang yang sebelumnya menjadi salah satu prioritas industri kripto AS.

Di tengah perubahan politik tersebut, pelaku pasar mulai mempertimbangkan dampaknya terhadap Bitcoin, stablecoin, tokenisasi aset, hingga perusahaan kripto yang membutuhkan kejelasan regulasi untuk mengembangkan bisnis.

Demokrat Siapkan RUU Kripto Baru dengan Pengawasan SEC Lebih Besar

Anggota DPR dari Partai Demokrat dilaporkan berencana memperluas rancangan Crypto Investor Consumer Rights Act menjadi undang-undang struktur pasar kripto yang lebih komprehensif setelah kemenangan dalam pemilu paruh waktu.

Menurut laporan Decrypt pada 5 November 2026 yang mengutip jurnalis Eleanor Terrett, rancangan tersebut dikembangkan dari usulan amandemen Clarity Act yang sebelumnya dipimpin oleh anggota DPR Demokrat Maxine Waters.

Proposal baru ini disebut akan memberikan kewenangan lebih besar kepada Securities and Exchange Commission (SEC) untuk mengawasi pasar kripto, sekaligus membatasi peran Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

SEC merupakan regulator pasar sekuritas AS, sementara CFTC mengawasi pasar derivatif komoditas. Pembagian kewenangan antara kedua lembaga tersebut menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan regulasi aset digital.

Perubahan arah legislasi ini berpotensi memengaruhi bagaimana aset kripto diklasifikasikan, diperdagangkan, dan diawasi di pasar AS.

Selain memperjelas struktur pengawasan, Partai Demokrat diperkirakan akan menuntut ketentuan yang lebih kuat mengenai perlindungan konsumen, transparansi industri, serta pencegahan konflik kepentingan.

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah keterlibatan Presiden Donald Trump dan keluarganya dalam bisnis kripto, termasuk World Liberty Financial. Sejumlah anggota Partai Demokrat sebelumnya telah mendorong aturan yang membatasi pejabat publik dan keluarga mereka untuk memperoleh keuntungan dari industri tersebut.

Namun, rencana legislasi yang dilaporkan ini masih berada pada tahap pembahasan politik. Belum terdapat kepastian mengenai bentuk akhir rancangan, jadwal pengajuan, maupun dukungan yang dibutuhkan untuk mengesahkannya.

Clarity Act Berpotensi Tertunda hingga 2028

Perubahan komposisi Kongres juga memperumit prospek Clarity Act, yang bertujuan menetapkan kerangka hukum lebih jelas bagi perdagangan dan pengawasan aset kripto di AS. RUU tersebut telah menjadi perdebatan sejak 2025 dan sebelumnya terhenti di Senat, meskipun industri kripto terus mendorong penyelesaiannya.

Menurut analisis TD Cowen yang dikutip CNBC, kemenangan Partai Demokrat dapat membuat pembahasan Clarity Act sulit mengalami kemajuan dalam dua tahun mendatang. Perkiraan ini menempatkan kemungkinan penundaan hingga 2028.

Kembalinya Sherrod Brown dari Partai Demokrat ke Senat dan pengaruh Senator Elizabeth Warren dalam kebijakan keuangan turut meningkatkan ekspektasi bahwa Kongres baru akan memberikan perhatian lebih besar pada pengawasan industri.

Selain itu, kekalahan Bryan Steil, anggota DPR Republik dari Wisconsin yang sebelumnya memimpin subkomite aset digital dan terlibat dalam pembahasan Clarity Act, dinilai mengurangi salah satu dukungan penting bagi RUU tersebut.

Industri kripto sendiri telah menghabiskan lebih dari US$200 juta untuk memengaruhi pemilu paruh waktu 2026, dengan tujuan mendukung kandidat yang diharapkan dapat mempercepat pembentukan regulasi aset digital.

Meski demikian, peluang Clarity Act belum sepenuhnya tertutup. Sejumlah analis menilai kesepakatan bipartisan masih mungkin tercapai apabila rancangan tersebut mengakomodasi perlindungan konsumen dan ketentuan konflik kepentingan yang lebih ketat.

Di sisi lain, perubahan kendali Kongres tidak otomatis mengganti pimpinan SEC maupun CFTC atau menghentikan proses penyusunan aturan oleh kedua lembaga tersebut. Artinya, kejelasan regulasi kripto masih dapat berkembang melalui kebijakan regulator, meskipun pembahasan undang-undang di Kongres mengalami penundaan.

Dukungan Kripto Tetap Bipartisan, Prioritas Kebijakan Berubah

Walaupun kemenangan Partai Demokrat menimbulkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan kripto, hasil pemilu juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap industri aset digital tidak lagi terbatas pada satu partai.

Organisasi advokasi Stand With Crypto mencatat 27 kemenangan dari 45 kandidat yang didukung dalam pemilu paruh waktu. Sebanyak 12 kandidat mengalami kekalahan, sementara enam pemilihan lainnya masih berlangsung ketika data tersebut dilaporkan.

Hampir setengah dari kandidat yang didukung organisasi tersebut berasal dari Partai Demokrat.

Beberapa kandidat Demokrat yang memenangkan pemilihan, termasuk Chris Pappas di New Hampshire dan James Talarico di Texas, sebelumnya menunjukkan dukungan terhadap kebijakan kripto. Dari Partai Republik, Harriet Hageman di Wyoming juga termasuk pendukung industri tersebut.

Data yang dikutip CNBC turut menunjukkan bahwa hingga Kamis pagi, 19 kandidat Senat yang dikategorikan pro-kripto telah terpilih, dibandingkan delapan kandidat yang dianggap anti-kripto. Di DPR, jumlah kandidat pro-kripto yang terpilih mencapai 228 orang, dibandingkan 106 kandidat anti-kripto berdasarkan klasifikasi Stand With Crypto.

Sementara itu, Fairshake, kelompok pendanaan politik yang mendukung kandidat pro-kripto dari kedua partai, dilaporkan memenangkan 29 dari 34 pemilihan yang didanainya.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap aset digital tetap cukup luas, meskipun arah kebijakan yang akan diprioritaskan Kongres dapat berubah.

Bagi industri, isu yang dipertaruhkan juga melampaui Clarity Act. Regulasi stablecoin, pengembangan keuangan terdesentralisasi atau decentralized finance (DeFi), akses perusahaan kripto terhadap layanan perbankan, tokenisasi aset, dan kebijakan perpajakan masih menjadi agenda penting.

Sejumlah pelaku industri menilai pengembangan stablecoin dan tokenisasi tetap dapat berlangsung melalui aturan regulator, termasuk kemungkinan kebijakan pengecualian inovasi dari SEC.

Namun, tanpa kesepakatan politik yang lebih luas, proses pembentukan kerangka hukum menyeluruh bagi industri kripto AS berpotensi berjalan lebih lambat.

Bitcoin Bergejolak, Apa Dampaknya bagi Investor Kripto? 

Ketidakpastian regulasi setelah pemilu paruh waktu turut menjadi perhatian pasar aset digital. Menurut data Decrypt pada 5 November 2026, Bitcoin (BTC) diperdagangkan di sekitar US$76.820, turun sekitar 4,1% dalam sehari di tengah volatilitas pasar keuangan AS.

Penurunan tersebut berlangsung ketika investor juga menghadapi aksi jual saham teknologi dan meningkatnya kehati-hatian terhadap aset berisiko.

Namun, dampak perubahan regulasi diperkirakan tidak akan merata di seluruh industri kripto.

James Butterfill, Kepala Riset CoinShares, menilai hasil pemilu saja belum cukup untuk mengubah prospek Bitcoin dalam jangka menengah. Dampak yang lebih langsung diperkirakan akan dirasakan perusahaan kripto AS yang bergantung pada izin atau persetujuan regulasi baru.

Perusahaan yang membutuhkan kejelasan aturan untuk memperluas layanan perdagangan, kustodian, atau produk aset digital berpotensi menghadapi penundaan ekspansi apabila proses legislasi berjalan lebih lambat.

Sebaliknya, perusahaan yang telah memiliki sistem kepatuhan dan izin operasional yang kuat dapat memperoleh posisi lebih baik apabila pengawasan terhadap pesaing diperketat.

Investor juga perlu memperhatikan perkembangan kebijakan SEC dan CFTC, mengingat kedua regulator tersebut masih dapat melanjutkan proses penyusunan aturan tanpa menunggu Clarity Act disahkan.

Dalam jangka pendek, perubahan arah kebijakan Kongres dapat meningkatkan volatilitas Bitcoin dan aset kripto lainnya. Namun, perkembangan regulasi dalam jangka panjang akan bergantung pada kemampuan kedua partai mencapai kesepakatan mengenai perlindungan investor, inovasi industri, dan pembagian kewenangan regulator.

Dengan demikian, arah pasar kripto AS tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh kebijakan yang akhirnya disepakati dan diterapkan.