CLARITY Act Bersiap Voting, Kripto dan Bank Berebut Pengaruh

Pertarungan untuk menentukan aturan main aset digital di Amerika Serikat memasuki fase penting. Menjelang pemungutan suara prosedural CLARITY Act pada 15 September, industri kripto dan kelompok perbankan sama-sama meningkatkan tekanan terhadap senator, termasuk melalui kampanye langsung di negara bagian asal para legislator.

RUU tersebut dirancang untuk membentuk kerangka federal bagi pasar aset digital sekaligus membagi kewenangan pengawasan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Namun, perdebatan tidak lagi sekadar tentang apakah AS membutuhkan regulasi kripto yang lebih jelas. Perselisihan kini mengerucut pada detail seperti stablecoin rewards, perlindungan anti-pencucian uang, hingga aturan etika terkait kepentingan kripto pejabat pemerintah.

Taruhannya juga semakin besar karena waktu Kongres semakin terbatas. Jika voting September gagal membuka jalan bagi CLARITY Act, perubahan komposisi politik setelah pemilu paruh waktu November dapat membuat nasib regulasi pasar kripto AS jauh lebih sulit diprediksi.

Voting 15 September Butuh Dukungan Bipartisan 

Senat dijadwalkan menggelar cloture vote pada 15 September. Tahap prosedural ini menjadi ujian penting karena dibutuhkan 60 suara untuk mengatasi filibuster dan membawa pembahasan RUU lebih jauh.

Dengan ambang tersebut, dukungan dari Partai Republik saja belum tentu cukup. Sejumlah senator Demokrat juga perlu bergabung agar proses legislasi dapat terus berjalan.

Tekanan waktu membuat voting ini semakin penting. Jika upaya tersebut gagal, Senat diperkirakan hanya memiliki kurang dari 36 hari kerja legislatif sebelum 2027, ketika Kongres baru mulai bekerja setelah pemilu paruh waktu November.

Senator Cynthia Lummis, salah satu pendukung utama CLARITY Act, bahkan memperingatkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai tahun ini, peluang realistis berikutnya untuk mengesahkan regulasi serupa bisa mundur jauh. Lummis sendiri tidak mencalonkan diri kembali pada pemilu 2026.

Seluruh 435 kursi DPR dan 33 kursi Senat akan diperebutkan dalam pemilu paruh waktu. Pergeseran kendali salah satu atau kedua kamar dapat mengubah komposisi politik di balik CLARITY Act dan memaksa proses legislasi dimulai kembali dengan kompromi yang berbeda.

Kripto dan Bank Berebut Aturan Stablecoin 

Besarnya taruhan tersebut mendorong kedua kubu membawa pertarungan lobi keluar dari Washington.

Selama reses Agustus, kelompok industri kripto dan bank komunitas mendekati senator melalui pertemuan lokal, acara publik, opini di media, panggilan telepon, email, hingga iklan.

Stand With Crypto, kelompok advokasi yang didukung Coinbase dan mengklaim memiliki sekitar 3 juta pendukung, mencatat hampir 50.000 panggilan telepon dan email ke anggota Kongres sepanjang Agustus. Industri kripto secara lebih luas juga telah menghabiskan setidaknya US$190 juta menjelang pemilu paruh waktu November.

Blockchain Association turut meluncurkan kampanye Clarity for America untuk mendorong individu dan perusahaan menghubungi senator mereka dan mendukung RUU tersebut.

Di sisi lain, Independent Community Bankers of America (ICBA) menghubungkan bankir lokal dengan senator sekaligus menjalankan kampanye iklan yang meminta perubahan terhadap RUU.

Salah satu titik perselisihan terbesar adalah stablecoin rewards. Kelompok perbankan ingin pembatasan yang kuat karena khawatir imbal hasil dari stablecoin dapat mendorong nasabah memindahkan simpanan dari bank tradisional ke platform kripto. ICBA mengaitkan risiko tersebut dengan kemampuan bank komunitas mempertahankan aktivitas pinjaman yang secara keseluruhan mencapai sekitar US$4,1 triliun.

Industri kripto mengambil posisi sebaliknya. Perusahaan aset digital ingin rewards tetap tersedia dan menilai kerangka federal yang jelas dibutuhkan agar perusahaan dapat terus mengembangkan bisnis di AS.

Pemilu November Bisa Mengubah Arah Regulasi Kripto 

Pertarungan CLARITY Act juga berlangsung bersamaan dengan semakin besarnya pengaruh dana industri kripto dalam pemilu AS.

PAC seperti Fairshake, yang didukung antara lain oleh Coinbase dan Ripple Labs, telah mengalokasikan dana untuk mendukung kandidat yang dinilai lebih terbuka terhadap aset digital. Pengaruh tersebut terlihat sejak pemilu 2024 dan kembali menjadi bagian dari persaingan politik pada 2026.

Hasil pemilu November menjadi penting karena Partai Republik saat ini menguasai Gedung Putih dan Kongres, sebuah konfigurasi yang membantu mendorong legislasi aset digital termasuk GENIUS Act. Jika Demokrat mengambil alih DPR, Senat, atau keduanya, keseimbangan politik di balik CLARITY Act dapat berubah pada 2027.

Meski demikian, pergantian kendali Kongres tidak otomatis mengubah arah seluruh regulasi kripto AS. Gedung Putih tetap berada di bawah pemerintahan Republik hingga Januari 2029. Kepemimpinan SEC dan CFTC juga diperkirakan tidak banyak berubah dalam periode tersebut.

Ketua SEC Paul Atkins dan pimpinan CFTC Michael Selig telah mengindikasikan bahwa regulator dapat terus mengembangkan pendekatan terhadap aset digital bahkan jika Kongres gagal menyelesaikan CLARITY Act tahun ini.

Artinya, kegagalan RUU tidak otomatis membuat regulasi kripto AS berhenti. Namun, industri dapat kembali menghadapi situasi ketika sebagian besar aturan berkembang melalui kebijakan regulator, bukan melalui kerangka pasar yang ditetapkan langsung oleh Kongres.

15 September Jadi Ujian Besar bagi CLARITY Act 

Voting mendatang belum berarti CLARITY Act otomatis menjadi undang-undang. Pemungutan suara 15 September merupakan tahap prosedural penting, bukan pengesahan final.

Namun, hasilnya dapat menunjukkan apakah kompromi bipartisan yang dibutuhkan untuk melanjutkan RUU masih tersedia.

Jika 60 suara berhasil diperoleh, perhatian akan beralih ke negosiasi mengenai stablecoin rewards, pembagian kewenangan SEC dan CFTC, perlindungan anti-pencucian uang, serta pembatasan etika. Sebaliknya, kegagalan mencapai ambang tersebut akan membuat kalender legislatif menjadi tantangan yang semakin besar menjelang pemilu.

Bagi pasar kripto, isu utamanya bukan hanya apakah satu RUU berhasil melewati Senat. CLARITY Act berpotensi menentukan siapa yang mengawasi berbagai aktivitas aset digital di AS dan bagaimana perusahaan kripto dapat menawarkan produknya, sehingga hasil akhirnya dapat memengaruhi kepastian regulasi bagi industri dalam jangka panjang.

Dengan lobi dari industri kripto dan perbankan semakin intens, 15 September menjadi salah satu tanggal penting berikutnya untuk arah regulasi aset digital AS.