Regulasi Kripto AS kembali menghadapi hambatan setelah Senat Amerika Serikat gagal melanjutkan pembahasan Digital Asset Market Clarity Act pada 15 September 2026. Rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Clarity Act itu tidak memperoleh dukungan suara yang cukup dalam pemungutan suara prosedural. Perdebatan mengenai aturan etika pejabat pemerintah, termasuk kekhawatiran terhadap potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan Bisnis Keluarga Trump, menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan.
Regulasi Kripto AS Gagal Melewati Pemungutan Suara Senat
Catatan resmi Kongres Amerika Serikat mencatat hasil pemungutan suara sebanyak 49 suara setuju dan 50 suara menolak. Jumlah tersebut belum memenuhi ambang tiga perlima atau 60 suara yang dibutuhkan untuk menutup perdebatan dan melanjutkan mosi pembahasan H.R. 3633.
Hasil ini perlu dipahami secara tepat. Senat tidak sedang melakukan pemungutan suara final untuk mengesahkan atau menolak seluruh isi Clarity Act. Yang gagal adalah tahapan prosedural untuk membawa rancangan tersebut ke pembahasan. Meski begitu, kegagalan memperoleh dukungan pada tahap ini membuat kelanjutan Regulasi Kripto AS semakin tidak pasti.
Clarity Act dirancang untuk memberikan pembagian kewenangan yang lebih jelas antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dalam mengawasi pasar aset digital. Bagi perusahaan kripto, kejelasan tersebut dinilai penting karena dapat mengurangi ketidakpastian mengenai aturan yang berlaku bagi berbagai jenis aset dan aktivitas perdagangan.
Bisnis Keluarga Trump Jadi Sorotan dalam Perdebatan Etika
Salah satu persoalan yang menghambat kesepakatan politik berkaitan dengan kepentingan finansial Presiden Donald Trump dan keluarganya di industri kripto. Keterlibatan mereka dalam sejumlah usaha aset digital, termasuk World Liberty Financial dan proyek token bertema Trump, memunculkan pertanyaan dari sejumlah anggota Partai Demokrat mengenai potensi benturan antara kepentingan pribadi dan jabatan publik.
Kekhawatiran tersebut merupakan bagian dari perdebatan etika dalam penyusunan Regulasi , bukan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Para pengkritik menginginkan aturan yang lebih tegas agar pejabat pemerintah tidak dapat menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan dari penerbitan atau dukungan terhadap aset digital.
Persoalan ini membuat Bisnis Keluarga Trump menjadi salah satu isu politik yang ikut menentukan dukungan terhadap Clarity Act. Namun, perdebatan di Senat tidak hanya menyangkut kepentingan keluarga presiden. Sejumlah anggota parlemen juga mempermasalahkan ketentuan imbal hasil stablecoin, perlindungan pengembang keuangan terdesentralisasi atau DeFi, serta mekanisme penegakan hukum.
Kompromi Etika dalam Draf Clarity Act Belum Cukup
Menjelang pemungutan suara, pihak Partai Republik mengedarkan draf revisi yang memuat sejumlah perubahan untuk menjawab keberatan Demokrat. Salah satu bagian pentingnya adalah pembatasan bagi pejabat yang tercakup dalam aturan agar tidak menerbitkan atau mensponsori aset digital dalam kondisi yang dilarang oleh ketentuan tersebut.
Draf itu juga mengatur kewajiban bagi pejabat dengan kepentingan finansial signifikan pada entitas penerbit aset digital yang tercakup untuk melepas kepentingan tersebut atau menempatkannya dalam qualified blind trust. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan keputusan publik dipengaruhi kepentingan investasi pribadi.
Perubahan lainnya memberi peran kepada jaksa agung negara bagian dalam penegakan ketentuan etika tertentu. Langkah tersebut menjadi bagian dari kompromi yang dibahas oleh sejumlah senator, termasuk untuk menjawab kekhawatiran bahwa penegakan aturan hanya bergantung pada pemerintah federal.
Meski ada perubahan, sejumlah Demokrat menilai perlindungan tersebut masih belum memadai. Perbedaan pandangan mengenai cakupan kewajiban divestasi dan kekuatan penegakan aturan membuat kesepakatan lintas partai belum tercapai.
Apa Arti Tertundanya Regulasi Kripto AS bagi Industri?
Belum berlanjutnya Clarity Act berarti industri aset digital di Amerika Serikat masih harus menghadapi ketidakpastian mengenai pembagian kewenangan regulator dan batas pengawasan terhadap berbagai aktivitas kripto. Perusahaan yang mengharapkan satu kerangka aturan federal perlu menunggu perkembangan politik berikutnya.
Bagi pasar global, perkembangan regulasi Amerika Serikat tetap penting untuk dipantau karena negara tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan, investasi, dan infrastruktur aset digital. Namun, tertundanya Regulasi Kripto AS tidak otomatis berarti seluruh pasar kripto akan mengalami tekanan. Pergerakan harga tetap dipengaruhi kondisi likuiditas, kebijakan moneter, arus investasi, dan sentimen pasar secara lebih luas.
Investor Indonesia juga perlu membedakan dampak regulasi dan pergerakan harga. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kegagalan prosedural di Senat secara langsung menentukan arah pasar kripto domestik. Perkembangan Clarity Act lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi persepsi pelaku industri terhadap kepastian regulasi global.
Untuk saat ini, masa depan Clarity Act masih bergantung pada peluang pembahasan lanjutan dan kemampuan para pembuat kebijakan mencapai kompromi. Perdebatan mengenai Bisnis Keluarga Trump, aturan etika pejabat, stablecoin, dan DeFi menunjukkan bahwa pembentukan regulasi kripto tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepentingan politik dan kepercayaan publik.
Referensi +
- Clarity Act Defeat ‘Failure of American Leadership’: Trump’s Former Crypto Chief
- Senate fails to advance crypto bill, dooming the effort this Congress — The Washington Post
- Trump agreed to new ethics rules to get a crypto bill across the line. But that might not be enough — AP






