OpenAI Digugat 8 Negara Bagian AS soal Keamanan ChatGPT

OpenAI kembali menghadapi tekanan hukum di Amerika Serikat setelah delapan negara bagian mengajukan gugatan terhadap perusahaan pengembang ChatGPT pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Gugatan tersebut menuduh ChatGPT sebagai produk yang tidak aman karena diduga dapat mendorong perilaku berbahaya, termasuk pada pengguna anak-anak dan remaja. Para jaksa agung juga menilai OpenAI telah memberikan gambaran yang menyesatkan mengenai tingkat keamanan chatbot tersebut.

Langkah hukum ini menjadi salah satu tindakan terkoordinasi terbesar oleh pemerintah negara bagian AS terhadap perusahaan kecerdasan buatan (AI), sekaligus memperluas pengawasan terhadap keamanan produk AI generatif.

Delapan Negara Bagian AS Ajukan Gugatan terhadap OpenAI

Menurut laporan Reuters dan CNBC, delapan negara bagian yang menggugat OpenAI adalah Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho, dan Montana.

Gugatan diajukan secara terpisah di pengadilan masing-masing negara bagian, tetapi merupakan bagian dari langkah hukum yang terkoordinasi dan melibatkan jaksa agung dari kedua partai politik utama AS.

Jaksa Agung Iowa, Brenna Bird, mengumumkan bahwa gugatan tersebut bertujuan meminta pertanggungjawaban OpenAI atas dugaan kerugian yang dialami penduduk akibat penggunaan ChatGPT.

Para penggugat menuduh bahwa ChatGPT dirancang untuk memberikan respons yang menyenangkan dan menarik bagi pengguna sehingga dapat membangun kepercayaan serta keterikatan emosional.

Namun, menurut gugatan, karakteristik tersebut justru dapat menimbulkan risiko apabila chatbot memberikan respons yang memperkuat keyakinan keliru atau mendorong tindakan berbahaya.

Negara-negara bagian tersebut menuduh ChatGPT telah memperkuat delusi pengguna, memberikan respons yang berkaitan dengan tindakan menyakiti diri sendiri, serta membantu perencanaan kekerasan terhadap orang lain.

Gugatan juga menyoroti risiko terhadap anak-anak dan remaja, termasuk dugaan bahwa orang tua telah menerima informasi yang menyesatkan mengenai keamanan penggunaan ChatGPT.

Tuduhan tersebut merupakan bagian dari proses hukum dan belum menjadi temuan pengadilan yang menetapkan OpenAI bertanggung jawab atas kerugian yang diklaim.

Gugatan Tuntut Perubahan ChatGPT dan Sanksi Perdata

Selain menyoroti risiko terhadap pengguna, gugatan delapan negara bagian tersebut menuduh OpenAI melanggar undang-undang perlindungan konsumen.

Menurut para penggugat, perusahaan diduga menyesatkan konsumen dengan menggambarkan ChatGPT sebagai produk yang aman, meskipun terdapat risiko yang menurut mereka belum ditangani secara memadai.

Negara-negara bagian tersebut juga mengajukan tuduhan public nuisance, yakni dugaan bahwa tindakan perusahaan telah menimbulkan gangguan atau kerugian terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Melalui gugatan ini, para jaksa agung meminta pengadilan mengeluarkan perintah yang mewajibkan OpenAI melakukan perubahan pada cara kerja ChatGPT.

Salah satu tuntutan yang dilaporkan Reuters adalah pembatasan pengembangan model AI yang mampu meningkatkan kemampuannya sendiri, kecuali perusahaan dapat memastikan model tersebut selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Para penggugat juga meminta sanksi perdata atas dugaan pelanggaran hukum negara bagian serta pembayaran ganti rugi.

Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum ini tidak hanya berfokus pada kompensasi finansial, tetapi juga berupaya memengaruhi standar pengembangan dan pengoperasian produk AI.

Meski demikian, tuntutan dalam gugatan belum tentu akan dikabulkan. Keputusan mengenai kewajiban, pembatasan, maupun sanksi terhadap OpenAI masih bergantung pada proses pengadilan.

OpenAI Soroti Perlindungan Khusus bagi Pengguna Remaja

Menanggapi gugatan tersebut, OpenAI menyatakan telah mengembangkan sejumlah fitur keamanan yang disesuaikan dengan usia pengguna.

Juru bicara OpenAI, Drew Pusateri, mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaan telah menerapkan perlindungan khusus usia dalam produknya dan terus bekerja sama dengan berbagai negara bagian untuk mendorong kebijakan keamanan yang berlaku lebih luas di industri AI.

Perusahaan juga mengakui bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna dan menyatakan akan terus bekerja sama dengan para ahli untuk meningkatkan perlindungan pengguna.

Sejumlah fitur yang telah dikembangkan mencakup kontrol orang tua, pengingat untuk beristirahat, serta perlindungan model yang disesuaikan dengan usia.

Pada Agustus 2026, OpenAI meluncurkan ChatGPT for Teens, pengalaman penggunaan yang dirancang khusus bagi pengguna di bawah umur. Produk tersebut dilengkapi fitur edukatif dan perlindungan yang bertujuan mengurangi paparan terhadap konten berbahaya atau tidak sesuai dengan tahap perkembangan remaja.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya OpenAI untuk memungkinkan pengguna muda memanfaatkan AI dalam kegiatan belajar dan berkreasi dengan pengamanan tambahan.

Namun, gugatan terbaru memperlihatkan bahwa kecukupan perlindungan tersebut masih menjadi persoalan yang diperdebatkan.

Para penggugat menilai pengamanan yang tersedia belum cukup untuk mengatasi risiko yang mereka tuduhkan, sementara OpenAI menyatakan terus mengembangkan sistem keselamatan dan perlindungan pengguna.

Tekanan Hukum OpenAI Meningkat Menjelang IPO

Gugatan terbaru menambah daftar persoalan hukum yang dihadapi OpenAI seiring meningkatnya penggunaan ChatGPT dan pengawasan terhadap industri AI generatif.

Sebelumnya, Jaksa Agung Florida, James Uthmeier, telah menggugat OpenAI pada Juni 2026, dengan tuduhan bahwa perusahaan secara sadar merilis produk yang tidak aman dan berpotensi membahayakan pengguna.

OpenAI juga menghadapi puluhan gugatan dari penggugat swasta, termasuk perkara yang menuduh interaksi dengan ChatGPT berkaitan dengan perilaku berbahaya, kekerasan, dan kematian pengguna.

Perkara-perkara tersebut masih harus melalui proses pembuktian hukum, sehingga tuduhan yang diajukan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa ChatGPT telah menyebabkan kejadian-kejadian tersebut.

Menurut Reuters, gelombang gugatan ini berlangsung ketika OpenAI sedang mempersiapkan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Bagi perusahaan, perkembangan tersebut dapat meningkatkan perhatian terhadap tata kelola AI, pengendalian risiko produk, serta potensi kewajiban hukum yang muncul dari penggunaan teknologi generatif.

Di tingkat industri, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah negara bagian AS mulai menggunakan perangkat hukum perlindungan konsumen untuk mengawasi perusahaan pengembang AI.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada jalannya persidangan, tanggapan OpenAI, serta kemungkinan perubahan standar keamanan yang diminta oleh pengadilan.

Bagi pelaku pasar, gugatan terhadap OpenAI menjadi salah satu perkembangan regulasi dan hukum yang perlu dicermati di tengah pertumbuhan investasi AI. Namun, besarnya dampak finansial maupun operasional terhadap perusahaan belum dapat dipastikan sebelum terdapat keputusan hukum atau informasi lebih lanjut.