Gibran Mundur, Gagasan Cadangan Bitcoin Di G20 Kembali Disorot

Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026) kembali menyoroti rekam jejaknya dalam diplomasi ekonomi digital. Dalam KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, November 2025, Gibran pernah mengajak para pemimpin dunia membahas aset kripto, token digital, hingga Bitcoin sebagai bagian dari perkembangan ekonomi global.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu momen ketika Bitcoin mendapat ruang pembahasan dalam diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat internasional. Gagasan itu kembali menarik perhatian setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Reuters juga melaporkan pengunduran diri tersebut berdasarkan keterangan Budi Arie dan dua sumber di parlemen. Dua sumber tersebut menyebut Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada MPR pada Kamis pagi (12/11/2026). Tahapan ini masih perlu dibedakan dari penyampaian pengunduran diri kepada Presiden dan penyelesaian proses formal di lembaga negara.

Gibran Rakabuming Raka Pernah Angkat Bitcoin di KTT G20

Dalam G20 Leaders’ Summit pada 22 November 2025, Gibran mengajak negara-negara anggota G20 mendorong pembahasan aset kripto dan token digital di tingkat global. Saat menyampaikan pandangannya di Johannesburg, ia secara khusus menyebut Bitcoin sebagai salah satu contoh teknologi yang membawa peluang sekaligus risiko.

Gibran menyampaikan bahwa Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog mengenai intelligence economy. Usulan tersebut menempatkan perkembangan teknologi digital sebagai bagian dari pembahasan ekonomi internasional yang perlu melibatkan berbagai negara.

Selain Bitcoin dan aset kripto, Gibran juga menyoroti pengalaman Indonesia dalam memperluas inklusi keuangan melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem pembayaran digital tersebut menjadi salah satu contoh inovasi yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Pernyataan Gibran memperlihatkan bahwa pembahasan Bitcoin dalam diplomasi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan aset digital. Isu tersebut juga bersinggungan dengan perkembangan teknologi keuangan, peluang ekonomi, dan kebutuhan memahami risiko yang muncul dari inovasi digital.

Meski demikian, ajakan dialog tersebut tidak berarti G20 telah menetapkan Bitcoin sebagai agenda kebijakan bersama atau menghasilkan keputusan khusus mengenai pengaturan aset kripto. Pernyataan Gibran lebih tepat dipahami sebagai dorongan agar negara-negara anggota membicarakan perkembangan teknologi tersebut secara global.

Pengunduran Diri Gibran dan Proses Formal di MPR

Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut disampaikan kepada wartawan pada Rabu (11/11/2026) dan kemudian dilaporkan oleh Reuters.

Dalam laporan Reuters, dua sumber di parlemen menyebut Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada MPR pada Kamis pagi. Lembaga tersebut memiliki peran dalam proses persetujuan pengunduran diri dan pemilihan pengganti Wakil Presiden.

Karena itu, penyampaian pengunduran diri kepada Presiden perlu dibedakan dari penyelesaian seluruh tahapan formal. Perkembangan surat resmi dan keputusan lembaga terkait masih menjadi bagian penting untuk memastikan proses pergantian jabatan berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

Terlepas dari perkembangan politik tersebut, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran secara langsung akan mengubah kebijakan perdagangan Bitcoin atau regulasi aset kripto di Indonesia.

Bitcoin Indonesia Terus Berkembang dalam Pengawasan OJK

Perkembangan Bitcoin Indonesia dan aset kripto lainnya berada dalam kerangka pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan tersebut menjadi bagian dari perubahan tata kelola perdagangan aset keuangan digital setelah peralihan kewenangan pengawasan aset kripto kepada OJK.

Salah satu ketentuan teknis yang berlaku adalah Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto. Aturan yang ditetapkan pada 30 Juni 2026 dan mulai berlaku pada 1 September 2026 tersebut mengatur pedoman pelaporan penyelenggara, evaluasi aset keuangan digital, serta mekanisme penyampaian laporan kepada OJK.

Aktivitas pasar domestik juga masih menunjukkan perkembangan. Dalam laporan Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2026, OJK mencatat jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital mencapai 23,51 juta pada September 2026. Jumlah tersebut meningkat 1,29% dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat 23,21 juta akun.

Nilai transaksi aset kripto selama September 2026 mencapai Rp30,56 triliun, naik 31,96% dibandingkan Agustus 2026 sebesar Rp23,16 triliun. Pada periode yang sama, transaksi derivatif aset keuangan digital tercatat Rp5,8 triliun, meningkat dari Rp4,56 triliun pada bulan sebelumnya.

Jumlah akun konsumen tersebut tidak dapat disamakan dengan jumlah individu unik. Sementara itu, peningkatan nilai transaksi menunjukkan bertambahnya aktivitas perdagangan selama periode tersebut, bukan berarti seluruh aset kripto mengalami kenaikan harga.

Data tersebut memperlihatkan bahwa industri aset kripto Indonesia terus berkembang bersamaan dengan penguatan tata kelola dan pengawasan. OJK juga mencatat keberadaan dua bursa kripto serta 28 pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh perizinan hingga September 2026.

Tiga Faktor yang Tetap Dicermati dalam Pasar Bitcoin

Gagasan Gibran di KTT G20 memperlihatkan bahwa Bitcoin pernah masuk dalam pembahasan diplomasi ekonomi Indonesia. Namun, pergerakan harga Bitcoin tetap dipengaruhi kondisi pasar dan faktor ekonomi yang lebih luas, bukan hanya perkembangan politik dalam negeri.

• Nilai tukar Rupiah: Harga Bitcoin global umumnya menjadi acuan perdagangan dalam pasangan IDR. Ketika Rupiah melemah terhadap dolar AS, nilai konversi Bitcoin ke Rupiah berpotensi meningkat apabila harga global tidak berubah. Spread dan likuiditas bursa lokal juga memengaruhi harga yang diterima pengguna.
• Kebijakan moneter global: Arah suku bunga The Federal Reserve, kondisi likuiditas internasional, dan arus dana institusional menjadi sejumlah faktor yang diperhatikan pelaku pasar dalam membaca pergerakan Bitcoin.
• Regulasi ekonomi digital: Perkembangan aturan mengenai blockchain, tokenisasi, dan perdagangan aset keuangan digital menjadi indikator penting bagi industri. Implementasi kebijakan serta perlindungan konsumen akan ikut menentukan kepercayaan terhadap ekosistem aset kripto Indonesia.

Jejak Gibran di KTT G20 menjadi bagian dari perjalanan pembahasan Bitcoin dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Sementara itu, perkembangan pasar domestik tetap bergantung pada aktivitas perdagangan, inovasi, kepastian regulasi, dan kemampuan industri menjaga kepercayaan konsumen.