Perdebatan mengenai siapa yang berwenang mengawasi pasar aset kripto di Amerika Serikat (AS) kembali berkembang. Sejumlah anggota Partai Demokrat di House of Representatives dilaporkan sedang membicarakan rancangan regulasi baru yang dapat memperbesar peran Securities and Exchange Commission (SEC). Pembahasan tersebut juga membuka kemungkinan perubahan pembagian tugas dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), terutama dalam pengawasan perusahaan dan aktivitas perdagangan aset digital.
Laporan pada 5 November 2026 menyebut rencana tersebut berkaitan dengan upaya menyusun kembali kerangka regulasi pasar kripto setelah Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) terhenti dalam proses di Senat. Informasi pembahasan merujuk pada laporan jurnalis Eleanor Terrett yang mengutip tiga sumber industri. Sampai laporan itu diterbitkan, Demokrat belum memublikasikan naskah resmi rancangan baru sehingga ketentuan yang akan diajukan masih belum dapat dipastikan.
Pembagian Kewenangan SEC dan CFTC Kembali Diperdebatkan
Persoalan utama dalam penyusunan regulasi pasar kripto AS adalah menentukan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi berbagai jenis aset dan aktivitas perdagangan. SEC memiliki mandat terhadap pasar sekuritas, sedangkan CFTC mengawasi derivatif komoditas serta memiliki kewenangan penindakan terhadap praktik penipuan dan manipulasi pada pasar komoditas spot.
Dalam industri aset digital, batas antara kedua kewenangan tersebut menjadi persoalan penting karena klasifikasi token dapat menentukan aturan yang harus dipatuhi penerbit maupun platform perdagangan. Perusahaan yang menyediakan layanan transaksi, perantara perdagangan, dan penyimpanan aset juga dapat menghadapi kewajiban berbeda berdasarkan jenis aktivitasnya.
Wacana yang dibahas Demokrat mengarah pada peningkatan peran SEC dalam pengawasan industri tersebut. Salah satu kemungkinan yang menjadi perhatian adalah memperluas pengawasan terhadap perantara perdagangan, penerbit token, dan standar perlindungan pelanggan. Namun, belum tersedia rancangan resmi yang menjelaskan perubahan definisi aset atau aktivitas yang akan masuk dalam yurisdiksi SEC.
Perluasan kewenangan tersebut juga tidak berarti seluruh aset kripto otomatis dikategorikan sebagai sekuritas. Klasifikasi Bitcoin, misalnya, merupakan persoalan hukum tersendiri yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengawasan terhadap bursa atau perusahaan kustodian.
Proposal Maxine Waters Menjadi Acuan Perlindungan Nasabah
Salah satu referensi yang kembali diperhatikan adalah Crypto Investors Bill of Rights, proposal yang diajukan Perwakilan Maxine Waters pada Juli 2025. Dokumen tersebut berisi rangkaian perlindungan bagi pelanggan perusahaan perdagangan, broker, kustodian, dan penyedia layanan aset digital yang melayani investor ritel.
Ketentuan yang diusulkan mencakup penyelesaian penarikan uang dan transfer aset digital maksimal 24 jam, kecuali terdapat dugaan penipuan dengan dasar dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan juga diminta memisahkan aset pelanggan dari kekayaan perusahaan melalui rekening yang dirancang agar terlindungi dari risiko kepailitan.
Proposal tersebut turut mengatur penggunaan aset pelanggan. Bursa tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan kembali aset untuk kegiatan seperti lending, staking, atau peminjaman tanpa persetujuan aktif dari pemiliknya. Persetujuan itu juga harus dapat dicabut sehingga nasabah tetap memiliki kendali atas penggunaan aset mereka.
Transparansi cadangan menjadi bagian lain dari usulan tersebut. Perusahaan yang menyimpan aset pelanggan diusulkan menerbitkan laporan Proof of Reserves setidaknya sekali dalam sebulan. Laporan harus dapat diverifikasi secara kriptografis dan disertai atestasi dari akuntan publik berlisensi.
Untuk melindungi kualitas pelaksanaan transaksi, proposal Waters juga mengutamakan pesanan pelanggan dibandingkan transaksi milik perusahaan sendiri. Prinsip best execution menjadi salah satu standar yang diusulkan, disertai pembatasan bagi perusahaan perdagangan terafiliasi atau market maker agar tidak bertransaksi melawan pelanggan pada platform yang sama.
Ketentuan lain mencakup pengungkapan biaya secara transparan, layanan bantuan manusia selama 24 jam dengan waktu tunggu maksimal lima menit melalui telepon atau percakapan langsung, serta pemberitahuan kepada nasabah dan regulator paling lambat 48 jam setelah insiden keamanan tertentu ditemukan.
Meski memuat berbagai perlindungan konsumen, proposal tersebut tidak berhasil melanjutkan proses di House Rules Committee. Komite menolak memberikan kesempatan agar amendemen itu dibawa ke pembahasan lantai DPR melalui pemungutan suara 8–4 pada 14 Juli 2025. Karena itu, ketentuannya tidak boleh diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku atau sebagai isi pasti rancangan baru Demokrat.
CLARITY Act Sudah Memuat Sebagian Perlindungan Aset Pelanggan
Rencana pembahasan baru tersebut juga perlu dilihat dari perkembangan CLARITY Act sebelum terhenti di Senat. Rancangan versi September 2026 sebenarnya telah memuat sejumlah ketentuan mengenai perlindungan kepemilikan aset pelanggan, pembatasan pencampuran aset, dan perlakuan terhadap aset digital apabila perusahaan mengalami kepailitan.
Dokumen tersebut juga mengatur kerangka pendaftaran bagi bursa, broker, dan dealer di bawah pengawasan CFTC, termasuk prinsip perlindungan pelanggan, pencegahan manipulasi pasar, serta kewajiban berdasarkan Bank Secrecy Act. Sementara itu, SEC tetap memiliki kewenangan terhadap penawaran aset digital yang memenuhi kriteria kontrak investasi.
Dengan demikian, perdebatan berikutnya bukan semata-mata mengenai perlu atau tidaknya perlindungan investor. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana membagi kewenangan antarlembaga, menentukan standar yang dapat ditegakkan, serta memastikan aturan berlaku secara konsisten bagi berbagai jenis aktivitas kripto.
CLARITY Act menghadapi hambatan ketika pemungutan suara prosedural untuk melanjutkan pembahasan pada 15 September 2026 hanya memperoleh 49 suara mendukung dan 50 suara menolak. Jumlah tersebut tidak mencapai ambang 60 suara yang diperlukan untuk meloloskan mosi cloture.
Pemungutan suara itu bukan keputusan akhir yang mengesahkan atau membatalkan seluruh isi rancangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Senat belum memberikan dukungan yang cukup untuk melanjutkan proses pada tahap tersebut. Perbedaan pandangan mengenai kewenangan regulator dan ketentuan etika pejabat pemerintah menjadi bagian dari persoalan yang belum terselesaikan.
Standar Pengawasan Baru Bisa Mengubah Operasional Bursa
Jika rancangan Demokrat memasukkan kewajiban yang lebih ketat, perusahaan aset digital berpotensi menghadapi penyesuaian operasional. Pendaftaran sebagai entitas yang diawasi, pelaporan transaksi, pemisahan aset pelanggan, serta pemeriksaan cadangan secara berkala membutuhkan sistem pengendalian dan sumber daya kepatuhan yang memadai.
Persyaratan tersebut dapat memberikan beban lebih besar kepada bursa kecil dan menengah yang belum memiliki infrastruktur kepatuhan sebanding dengan perusahaan besar. Kebutuhan auditor independen, sistem kustodian, pengelolaan risiko, dan layanan pelanggan sepanjang waktu dapat meningkatkan biaya tetap operasional.
Bagi trader, perubahan regulasi perlu diperhatikan dari sisi keamanan penyimpanan aset dan pelaksanaan transaksi. Aturan penarikan, transparansi cadangan, serta perlindungan ketika platform mengalami kesulitan keuangan dapat memengaruhi kualitas layanan yang diterima pelanggan.
Namun, peningkatan pengawasan tidak otomatis menentukan arah harga Bitcoin maupun aset kripto lainnya. Pengaruhnya terhadap pasar akan bergantung pada isi akhir regulasi, cakupan penerapan, kesiapan perusahaan, dan respons pelaku industri. Standar perlindungan yang lebih ketat dapat meningkatkan kepastian operasional, tetapi juga berpotensi menambah biaya kepatuhan.
Rancangan Baru Masih Menunggu Kejelasan Legislasi
Pembicaraan Demokrat memperlihatkan bahwa pembentukan aturan pasar kripto AS masih menghadapi perdebatan mengenai pembagian kewenangan regulator dan bentuk perlindungan investor. Proposal Maxine Waters memberikan gambaran mengenai hak pelanggan yang pernah diperjuangkan, sedangkan CLARITY Act menunjukkan sejumlah ketentuan yang telah masuk dalam kompromi legislasi sebelumnya.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada naskah resmi yang diajukan, dukungan di Kongres, serta kesepakatan mengenai peran SEC dan CFTC. Sampai ada rancangan yang dipublikasikan dan melalui proses legislasi, peningkatan kendali SEC atas industri kripto masih merupakan wacana, bukan perubahan aturan yang sudah mengikat bursa maupun investor.
