<\/span><\/h2>\nSalah satu referensi yang kembali diperhatikan adalah Crypto Investors Bill of Rights, proposal yang diajukan Perwakilan Maxine Waters pada Juli 2025. Dokumen tersebut berisi rangkaian perlindungan bagi pelanggan perusahaan perdagangan, broker, kustodian, dan penyedia layanan aset digital yang melayani investor ritel.<\/p>\n
Ketentuan yang diusulkan mencakup penyelesaian penarikan uang dan transfer aset digital maksimal 24 jam, kecuali terdapat dugaan penipuan dengan dasar dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan juga diminta memisahkan aset pelanggan dari kekayaan perusahaan melalui rekening yang dirancang agar terlindungi dari risiko kepailitan.<\/p>\n
Proposal tersebut turut mengatur penggunaan aset pelanggan. Bursa tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan kembali aset untuk kegiatan seperti lending, staking, atau peminjaman tanpa persetujuan aktif dari pemiliknya. Persetujuan itu juga harus dapat dicabut sehingga nasabah tetap memiliki kendali atas penggunaan aset mereka.<\/p>\n
Transparansi cadangan menjadi bagian lain dari usulan tersebut. Perusahaan yang menyimpan aset pelanggan diusulkan menerbitkan laporan Proof of Reserves setidaknya sekali dalam sebulan. Laporan harus dapat diverifikasi secara kriptografis dan disertai atestasi dari akuntan publik berlisensi.<\/p>\n
Untuk melindungi kualitas pelaksanaan transaksi, proposal Waters juga mengutamakan pesanan pelanggan dibandingkan transaksi milik perusahaan sendiri. Prinsip best execution menjadi salah satu standar yang diusulkan, disertai pembatasan bagi perusahaan perdagangan terafiliasi atau market maker agar tidak bertransaksi melawan pelanggan pada platform yang sama.<\/p>\n
Ketentuan lain mencakup pengungkapan biaya secara transparan, layanan bantuan manusia selama 24 jam dengan waktu tunggu maksimal lima menit melalui telepon atau percakapan langsung, serta pemberitahuan kepada nasabah dan regulator paling lambat 48 jam setelah insiden keamanan tertentu ditemukan.<\/p>\n
Meski memuat berbagai perlindungan konsumen, proposal tersebut tidak berhasil melanjutkan proses di House Rules Committee. Komite menolak memberikan kesempatan agar amendemen itu dibawa ke pembahasan lantai DPR melalui pemungutan suara 8\u20134 pada 14 Juli 2025. Karena itu, ketentuannya tidak boleh diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku atau sebagai isi pasti rancangan baru Demokrat.<\/p>\n
<\/span>CLARITY Act Sudah Memuat Sebagian Perlindungan Aset Pelanggan<\/span><\/h2>\nRencana pembahasan baru tersebut juga perlu dilihat dari perkembangan CLARITY Act sebelum terhenti di Senat. Rancangan versi September 2026 sebenarnya telah memuat sejumlah ketentuan mengenai perlindungan kepemilikan aset pelanggan, pembatasan pencampuran aset, dan perlakuan terhadap aset digital apabila perusahaan mengalami kepailitan.<\/p>\n
Dokumen tersebut juga mengatur kerangka pendaftaran bagi bursa, broker, dan dealer di bawah pengawasan CFTC, termasuk prinsip perlindungan pelanggan, pencegahan manipulasi pasar, serta kewajiban berdasarkan Bank Secrecy Act. Sementara itu, SEC tetap memiliki kewenangan terhadap penawaran aset digital yang memenuhi kriteria kontrak investasi.<\/p>\n
Dengan demikian, perdebatan berikutnya bukan semata-mata mengenai perlu atau tidaknya perlindungan investor. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana membagi kewenangan antarlembaga, menentukan standar yang dapat ditegakkan, serta memastikan aturan berlaku secara konsisten bagi berbagai jenis aktivitas kripto.<\/p>\n
CLARITY Act menghadapi hambatan ketika pemungutan suara prosedural untuk melanjutkan pembahasan pada 15 September 2026 hanya memperoleh 49 suara mendukung dan 50 suara menolak. Jumlah tersebut tidak mencapai ambang 60 suara yang diperlukan untuk meloloskan mosi cloture.<\/p>\n
Pemungutan suara itu bukan keputusan akhir yang mengesahkan atau membatalkan seluruh isi rancangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Senat belum memberikan dukungan yang cukup untuk melanjutkan proses pada tahap tersebut. Perbedaan pandangan mengenai kewenangan regulator dan ketentuan etika pejabat pemerintah menjadi bagian dari persoalan yang belum terselesaikan.<\/p>\n
<\/span>Standar Pengawasan Baru Bisa Mengubah Operasional Bursa<\/span><\/h2>\nJika rancangan Demokrat memasukkan kewajiban yang lebih ketat, perusahaan aset digital berpotensi menghadapi penyesuaian operasional. Pendaftaran sebagai entitas yang diawasi, pelaporan transaksi, pemisahan aset pelanggan, serta pemeriksaan cadangan secara berkala membutuhkan sistem pengendalian dan sumber daya kepatuhan yang memadai.<\/p>\n
Persyaratan tersebut dapat memberikan beban lebih besar kepada bursa kecil dan menengah yang belum memiliki infrastruktur kepatuhan sebanding dengan perusahaan besar. Kebutuhan auditor independen, sistem kustodian, pengelolaan risiko, dan layanan pelanggan sepanjang waktu dapat meningkatkan biaya tetap operasional.<\/p>\n
Bagi trader, perubahan regulasi perlu diperhatikan dari sisi keamanan penyimpanan aset dan pelaksanaan transaksi. Aturan penarikan, transparansi cadangan, serta perlindungan ketika platform mengalami kesulitan keuangan dapat memengaruhi kualitas layanan yang diterima pelanggan.<\/p>\n
Namun, peningkatan pengawasan tidak otomatis menentukan arah harga Bitcoin maupun aset kripto lainnya. Pengaruhnya terhadap pasar akan bergantung pada isi akhir regulasi, cakupan penerapan, kesiapan perusahaan, dan respons pelaku industri. Standar perlindungan yang lebih ketat dapat meningkatkan kepastian operasional, tetapi juga berpotensi menambah biaya kepatuhan.<\/p>\n