Komisi Hukum Parlemen Inggris (UK) memperkenalkan RUU Properti (aset digital, dll.) pada 11 September untuk mengakui kepemilikan digital secara hukum.<\/p>\n
Undang-undang yang diusulkan menganggap kripto,\u00a0non-fungible tokens<\/em> (NFT)<\/a>, dan kredit karbon sebagai properti pribadi menurut hukum Inggris. Ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Inggris bahwa aset akan secara definitif dimasukkan dalam lingkup hukum properti\u00a0Inggris<\/a>\u00a0dan Welsh.<\/p>\n Menteri Kehakiman, Heidi Alexander menyatakan:<\/p>\n > \u201cLayanan hukum kami yang terkemuka di dunia merupakan bagian penting dari perekonomian kami, yang membantu mendorong pertumbuhan dan menjaga Inggris tetap di jantung industri hukum internasional.\u201d<\/p>\n Hukum properti pribadi di Inggris mengatur semua kepentingan properti yang tidak berbasis tanah, membaginya menjadi barang yang dapat dikuasai, seperti mobil, dan barang yang dapat dituntut, seperti utang.<\/p>\n