Batas utang adalah jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membayar kewajiban hukumnya, termasuk tunjangan Jaminan Sosial dan Medicare, gaji militer, bunga utang nasional, pengembalian pajak, dan lain-lain.<\/p>\n
Pada Juni 2023, Fiscal Responsibility Act of 2023 menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025. Departemen Keuangan AS memperkirakan bahwa setelah itu, sekitar 14-23 Januari, pemerintah AS mungkin harus mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menghindari gagal bayar kewajiban keuangannya. Sebab, gagal bayar bukanlah opsi yang dapat dipertimbangkan.<\/p>\n
Pasal 4 Amandemen Keempat Belas Konstitusi AS menyatakan bahwa \u201ckeabsahan utang publik Amerika Serikat, yang disahkan oleh hukum…tidak boleh dipertanyakan.\u201d Amandemen ini diadopsi pada tahun 1868.<\/p>\n
Kongres pada era Rekonstruksi mengadopsi Pasal 4 setelah pemerintah Union menerbitkan obligasi federal untuk mendanai Perang Saudara dan memberikan pensiun bagi para veteran perang.\u00a0<\/p>\n
Saat itu, Partai Demokrat, yang dikuasai mantan pemilik budak dari Konfederasi, mengancam akan menolak kewajiban obligasi jika mereka memenangkan kendali Kongres pada pemilu 1868. Untuk menghindari gagal bayar yang dipicu oleh kepentingan partisan, Kongres mengesahkan Pasal 4 yang kemudian diratifikasi oleh negara bagian.<\/p>\n
Batas utang menetapkan plafon dana yang dapat dipinjam untuk memenuhi kewajiban finansial pemerintah. Sementara itu, Public Debt Clause dalam Amandemen Keempat Belas mengharuskan pemerintah federal memenuhi semua kewajiban finansialnya.<\/p>\n
Public Debt Clause dapat dilanggar jika tindakan pemerintah menimbulkan keraguan tentang keabsahan utang publik. Hal ini bisa terjadi jika pemerintah mendekati kondisi gagal bayar atau menolak kewajiban utangnya. Untuk menentukan apakah keraguan signifikan muncul, dapat dilakukan analisis terhadap lingkungan politik, ekonomi, dan sikap para pemegang utang.<\/p>\n